Rektor IAIN Ambon Hasbollah Toisuta, dalam sambutannya menandaskan, sosialisasi ini sangat penting guna meningkatkan eksistensi kinerja para pegawai di lingkup IAIN Ambon. Lebih dari itu, kegiatan sosialisasi yang menghadirkan para pemateri dari Kementerian Agama Pusat ini, untuk memberikan pemahaman kepada pegawai soal implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011, jo Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Alasannya, IAIN Ambon ke depan harus tetap melayani masyarakat. Untuk melayani masyarakat, dibutuhkan adanya profesinalisme kerja dari setiap PNS. Bagi dia, terdapat dua aspek penting, yang harus diingat bersama oleh seluruh pegawai di IAIN Ambon. "Kita bekerja dalam kerangka pekerjaan itu sendiri, dan bekerja dalam kerangka karir sebagai PNS. Kalau bekerja dalam kerangka pekerjaan, maka hanya menjalankan tugas yang diabdi. Kalau sebagai PNS maka dituntut totalitas profesional selaku PNS. Kalau memilih sebagai PNS maka harus mematuhi tuntutan profesionalitas kerja. Memilih bekerja bersungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh merupakan pilihan. Sebaliknya, tidak sungguh-sungguh juga pilihan. Tinggal memilih yang mana," pesan dia.
Ia melanjutkan, profesionalitas kerja menentukan masa depan seseorang. "Kalau kerja tidak baik. Suka terlambat, maka hasilnya tidak mengalami perkembangan. Bahkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh akan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa." Ia menjelaskan, menjadi PNS harus bekerja yang sungguh-sungguh. Karena ini juga ditegaskan dalam Islam. Kerja merupakan bagian dari ukuran. Karena Tuhan menyebutkan, "bekerjalah kamu dengan sungguh-sungguh, dengan begitu Kami akan melihat hasil pekerjaanmu," kata Toisuta.
Lebih dari itu, menurut dia, tahun 2014 nanti, IAIN Ambon sudah memberlakukan PP tersebut di atas. Dimana, kalau PP Nomor 46 diterapkan, maka DPPP tidak lagi diperlakukan. "Dalam kerangka reformasi birokrasi, tidak lagi penilaian pada DPPP. Intinya dari penilaian prestasi kerja menggantikan DPPP. Di PP secara totalitas menggambarkan komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Kalau DPPP hanya fokus pada prilaku." Lanjut dia, ada aspek-aspek yang tidak dievaluasi dalam DPPP. Berbeda dengn PP Nomor 46. Di PP diwajikan adanya pemberian reward bagi mereka yang berprestasi dalam tugas. "Saya membaca sikologi kita di IAIN Ambon mengalami penyakit kurang rapi (Kurap), penyakit kurang disiplin (Kudis). Dua hal ini seolah dianggap biasa. Kendati sebenarnya hal ini salah. Harus diperbaiki. Lebih parah lagi, kurang mantap (Kurap). Alhasil, gagal total (gatal-gatal). Mainstrem berfikir sudah harus dirubah untuk membangun kampus ini menjadi baik. Hilangkan penyakit Kurap, Kudis dan gatal-gatal. Ini yang penting dipikirkan dan dijalankan. Tahun 2014 sudah mulai dengan sistem penilaian sinergisitas. Setiap PNS akan menyusun programnya, yang dipertanggungjawabkan, disahkan dan dinilai." Ia juga mengkritisi persoalan kekinian di IAIN Ambon. Kata dia, masih banyak perintah yang belum mampu dijalankan. "Berbagai hal belum dapat diurus secara baik, mulai dari IMB, koperasi dan sebagainya."
Padahal, lanjut dia, sistem pengurusan birokrasi itu sangat sederhana. Karena kepemimpinan sudah konflit, tinggal bagaimana direalisasikan. "Urus papan nama pejabat saja sangat sulit. Semua persoalan ini akan terus dievaluasi. Ketika aturan ini sudah berjalan dengan baik, maka akan dipantau dan dievaluasi setiap saat." Hal-hal yang biasa tidak boleh dibenarkan, kata dia. Karena itu tak akan mengubah sistem birokrasi yang buruk. "Hal ini yang perlu saya ingatkan kepada semua peserta, sehingga teori-teori dan simulai bisa dipraktekkan nanti. Mulai dari aspek disiplin, integritas, loyalitas, semuanya harus dilakukan. Saya tidak butuh loyalitas kepada Hasbollah Toisuta, tapi kepada aturan di negara ini. Memberikan pencerahan, pengarahan untuk meningkatkan prestasi di kampus ini," tegas dia, penting.
Sementara, Ketua Pelaksana Kegiatan, Sabtu Rengiwuryaan, dalam laporannya menyebutkan, kegiatan ini digelar selama dua hari. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 70 peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Prilaku Kerja PNS. Fokus tujuannya, untuk meningkatkan kualitas kinerja menuju reformasi birokrasi di IAIN Ambon yang wajib dilaksanakan pada tanggal, 1 Januari 2014 dan seterusnya. Para pemateri yang akan memaparkan persoalan peningkatan kualitas SDM berdasarkan penilaian kerja dan assesment, simulasi penyusunan SKP bagi pemangku jabatan struktural dan fungsional, implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011, jo Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013.***(Syaiful Wakano)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar