Ketahanan Pangan Urusan Wajib Pemerintah

KatongNews, Ambon - Guna untuk menyatukan persepsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Ambon, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Dishutanak) menggelar bimbingan teknik (Bimtek) dan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan terhadap masalah ketahanan pangan.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan Bimtek ini sangat penting dan strategis, karena banyak masalah mengenai ketahan pangan belum sepenuhnya dimengerti oleh aparatur SKPD masing-masing.

“Masalah ketahanan pangan belum dimengerti secara baik oleh staf, itulah sebabnya hingga saat ini, kita belum memiliki kelembagaan ketahanan pangan, yang mana tugas pokok dan fungsinya masih dijalankan oleh seksi ketahanan pangan pada Dishutanak,” jelas Louhenapessy.

Dikatakan, terkait dengan masalah ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah, sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.

“Undang-undang pangan intinya menekan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal,” kata orang nomor satu di Pemerintahan Kota Ambon itu.

Louhenapessy berharap, kegiatan Bimtek ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh SKPD Kota Ambon, untuk terbentuknya lembaga ketahanan pangan, sehingga standar pelayanan pangan menjadi target Pemkot Ambon dapat terpenuhi.

“Ada rumusan secara akademis mengenai berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, apabila ada kekurangan maka itulah yang harus di suplay, oleh tiap-tiap SKPD dalam program yang semuanya bermuara pada pemenuhan standar minimum,” harapnya.***(Aythur)