Rektor di Maluku Bicara Pendidikan Perdamaian

KatongNews, Ambon - Setelah menggelar rangkaian kegiatan Festival Perdamaian memperingati 13 tahun kerusuhan Ambon di pelataran lapangan Merdeka dan Taman Gong Perdamaian di Kota Ambon kemarin, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), dan Ambon Reconciliation and Mediation Centre (ARMC) IAIN Ambon kembali menggelar pertemuan Rektor di Maluku, yang dilangsungkan di Aula Rektor IAIN Ambon, Senin (20/1).

Pembahasan yang dikemas dalam bentuk Fokus Group Discussion Rektor Pendidikan Perdamaian di Perguruan Tinggi, hasil kerjasama ARMC IAIN Ambon, Lembaga Antar Iman, serta Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta ini dipusatkan di Auditorium Lt III Gedung Rektorat IAIN Ambon, Senin, 20 Januari 2014.

Diskusi ini menghadirkan Fasilitator Direktur Yayasan Wakaf Paramadina Ihsan Ali Fauzi, mantan Ketua Prodi PPs Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Syamsul Rizal Panggabean, dan Jacky Manuputty.

Kegiatan yang berlangsung kurang lebih tiga jam, menghadirkan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Dr C A Alyona, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr Hasbollah Toisuta, Perwakilan Kepala Pusat Studi Agama dan Budaya STAKPN Dr Yance Amahoru, perwakilan dosen dari Unpatti dan Unidar Ambon, serta para mahasiswa.

Direktur ARMC IAIN Ambon Dr Abidin Wakanno, di sela-sela kegiatan ini menandaskan, para pimpinan perguruan tinggi perlu duduk bersama untuk membahas metode perdamaian di Maluku. Seluruh elemen di perguruan tinggi, kata dia, harus memikirkan visi pendidikan perdamaian yang baik dan efisien di kampus-kampusnya. "Karena ini hal yang sangat penting. Karena kampus mempunyai sumber daya manusia. Kampus juga memproduksi para pendidik. Kampus menjadi corong sekaligus laboratorium yang ada pengetahuannya, pengabdian dan juga penelitian. Katong dorong ini agar kurikulum-kurikulum yang ada ke depan bisa juga fokus kepada misi pendidikan perdamaian."

Alasannya, semangat multikulturalisme, justeru sangat sensitif terhadap perdamaian dan rekonsiliasi. "Katong (kita_red) tersegredasi, sehingga menjadi masalah yang cukup serius. Ini perlu dibicarakan pula muatan perdamaian." Kata dia, dalam diskusi itu beberapa item sudah dimunculkan, seperti memfokuskan pendidikan multikulturalisme di perguruan tinggi. Kata dia, pendidikan perdamaian itu perlu dibumikan di setiap kegiatan yang ada di kampus, mulai dari ruang kelas saat pembelajaran, bahkan harus diawali ketika para mahasiswa menginjakkan kakinya di kampus. Bagi dia, kalau tidak bisa dijadikan sebagai program studi pendidikan perdamaian, maka cukup diprogramkan ke dalam kurikulum. Pasalnya, Maluku sampai hari ini masih tersegradasi dengan persoalan-persoalan kriminal, yang juteru menjadi jurang pemicu keretakan hubungan persaudaraan masyarakat di daerah ini. Maka lewat kegiatan ini, para pimpinan perguruan tinggi bisa mengkonsepkan metode pendidikan perdamaian. 

"Judulnya juga tidak mesti perdamaian, tapi cukup multikulturalisme, kearifan, apa saja, asal terintegrasi. Sehingga bisa ke semua prodi. Atau boleh juga dalam bentuk workshop, sehingga para dosen bisa berubah paradigma berfikirnya, bisa juga dibawa ke OPAK, sehingga benar-benar berorientasi kepada perdamaian." Kata dia, sampai saat ini sudah banyak model perdamaian yang dilakukan dari berbagai lembaga maupun organisasi peduli perdamaian. Hanya saja, semua itu belum diformat menjadi metode yang aktif bisa digunakan kapan saja.

"Kita sampai saat ini belum punya teori sebagai bahan pegangan. Banyak kegiatan perdamaian, namun soal teori kita masih minim. Nah persoalan ini yang patut kita fikirkan bersama-sama." Alasan mengapa rektor, kata dia, karena rektor memiliki kuasa di setiap perguruan tinggi. Lewat tangan rektor, kebijakan bisa dibuat dan dilaksanakan, jelas dia, mengakhiri. ***(Red)