KatongNews, Ambon - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D Kabupaten Bangkalan, Madura Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Kamis 913/2). Kunjungan kerja membahas sistem penanganan kesejahteraan penduduk dan pendapatan anggaran daerah setempat.
Kunjungan para wakil rakyat ini dipimpin wakil ketua DPRD
Bangkalan, Hj. Rizky, memaparkan sistim penanganan kesejahteraan dan
pendapatan anggaran, sebagai bahan pertimbangan kerja Pemerintah
Bankalan dan Pemerintah kota (Pemkot) Ambon. "Kunjungan kerja ini, untuk
melakukan diskusi terkait penanganan Pendidikan dan Kesehatan di daerah
Bangkalan, dan harus ada shering antara DPRD Bangkalan dengan Pemkot
Ambon. Untuk pendapatan rumah sakit di bangkalan masih dominan," kata
Rizky saat melakukan diskusi di Balai Kota Ambon.
Rizky memaparkan, Pemkab Bangkalan menargetkan PAD di
tahun 2014 sebesar Rp 145 miliar dengan APBD sebesar Rp 1,4 triliun.
Untuk anggaran pendidikan Rp 606 miliar dan kesehatan Rp 286 miliar
lebih. Anggaran ini sudah masuk dalam sistim belanja langsung dan tidak
langsung. "Pemkab Bangkalan menargetkan APD di tahun 2014 sebesar Rp 145
miliar dengan APBD Rp 1,4 miliar, untuk penanganan kesejahteraan
penduduk di bidang kesehatan dan pendidikan," terang dia.
Di tempat yang bersamaan, Sekretaris Kota Ambon, A G.
Latuheru juga memaparkan sistim penanganan kesejahteraan penduduk di
kota Ambon. Latuheru katakan, ini merupakan kunjungan pertama DPRD
Bangkalan ke Kota Ambon di tahun 2014. "Sistim penangnanan kesejateraan
penduduk di Kota Ambon masi baik. Semua Desa di Kota Ambon gampang untuk
di tinjau, karena berada dekat dengan pusat Pemerintahan Kota Ambon,"
papar Latuheru.
Meningkatnya kesejahteraan penduduk Kota Ambon, terlihat
pada berkurangnya tingkat kemiskinan, sistim pelayanan kesehatan serba
gratis, dan meningkatnya hasil kelulusan ujian untuk pelajar. Ini satu
menjadi satu ukuran kalau Kota Ambon mampu membenahi kesejahteraan
penduduk. "Kota Ambon sudah mampu mengendalikan kesejahteraan penduduk,
semua terlihat pada berkurangnya tingkat kemiskinan, pembebasan ongkos
buat pelayanan kesehatan dan makin meningkatnya hasil kelulusan siswa,
ini menjadi ukuran Pemkot Ambon," akui lelaki beruban itu.
Meski diakhir pembicaraannya, Sekkot merasa kecewa kepada
Kementerian Kesehatan, yang masih menahan bantuan alat kesehatan dari
Vlisinghen Belanda. "Pemkot merasa kecewa pada Kementerian Kesehatan
Pusat. Kemenkes masih menahan alat kesehatan dari Vlisinghen," kesal
Latuheru.***(Aytur)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar