KatongNews, Ambon - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, diminta untuk memanggil dan mengusut Rektor dan Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen (STIEM) Ambon, terkait masalah kejelasan dan pemakaian anggaran Kampus STIEM.
Tata cara pengelolahan administrasi di kampus tersebut
sangat rancuh dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut salah satu
Mahasiswa STIEM, yang enggan namanya dikorankan, kepada Kabara Timur Jumat
(28/03) mengatakan, sistim administrasi yang diberlakukan di Kampus STIEM sangat
rancuh. “Sisitim administrasinya seperti sistim sebuah kerajaan, semua jabatan
starategis di STIEM itu berdasarkan pada keluarga dekat pemimpin Kampus,”
jelasnya.
Cara
seperti ini yang membuka terjadinya penggelapan anggaran bantuan yang diberikan
ke STIEM. Hal itu sudah terlihat pada pembayaran gaji dosen STIEM, beberapa
bulan kemari dosen STIEM tidak diupah oleh Ketua STIEM dan ketua yayasan.
“Dosen tidak pernah di upah, pada akhirnya berimbas ke mahasiswa,” ujarnya.
Bukan hanya masalah sistim administrasi yang rancuh, namun
masalah transparansi anggaran juga tidak pernah dibahas secara terbuka. Mulai dari anggaran pembangunan yang dipungut
dari mahasiswa, SPP, bantuan dari Dirjen Perguruan Tinggi hingga sekarang tidak
jelas anggrannya.
“DPRD dan pihak kepolisian diminta untuk memanggil Ketua
STIEM, Gerson Daklori dan Ketua Yayasan Erene Pati untuk dimintai keterangan
terkait pemakaian anggaran tersebut. Anggaran yang diperoleh tidak sesuai
dengan bangunan Kampus,” tegas Mahasiswa itu.
Dia juga meminta untuk Ketua STIEM, Gerson Daklori untuk
menjelaskan pemakaian anggaran pembangunan yang dipungut dari mahasiswa, karena
dilihat dari segi bangunan Kampus STIEm tidak layak untuk menjadi perguruan
tinggi. Pasilitas perkuliahan tidak layak, ruang kuliah seperti sebuah sekret
organisasi.
Bukan hanya bantuan dari mahasiswa dan Dirjen Perguruan
Tinggi, namun di tahun 2011-2012, STIEM Ambon juga mendapat bantuan dari
Pemerintah Kota Ambon juga sampai sekarang tidak jelas akhirnya. Untuk itu
polisi dan DPRD diminta untuk memanggil Gerson Daklori dan Erene Pati, sebagai
pemimpin STIEM agar mempertanggung-jawabkan anggaran tersebut.
“Bantua
dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada STIEM Ambon hingga sekarang
tidak dijelaskan oleh Ketua STIEM. Masalah ini menjadi perhatian khusus, karena
dari maslah ini menetukan masa depan anak bangsa,” terang Dia.***(Aythur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar