DPRD Kota Pare-Pare Kunjungi Pemkot Ambon

KatongNews, Ambon - DPRD Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan Kerja (Kuker) ke Pemerintah Kota Ambon dalam rangka memperoleh informasi tentang pengelolaan air bawah tanah. 

“Kunjungan ini sebagai acuan untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengelolaan air bawah tanah yang sementara dibahas,” kata Ketua DPRD Kota Parepare, Muhadir Haddade dalam pertemuan dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi pimpinan SKPD lingkup pemkot Ambon, Selasa kemarin.

Menurutnya, Ranperda pengelolaan air tanah merupakan ranperda inisiatif dari DPRD Kota Parepare. “Selain mengunjungi Pemkot Ambon, kami juga sudah melakukan konsultasi di Pemerintah Provinsi Maluku dan kami sudah dapat berbagai hal terkait pengelolaan air tanah,” katanya. 

Dia mengatakan, Kota Pare-pare dan Kota Ambon memiliki kemiripan terutama untuk letak geografis sehingga pihaknya memilih Kota Ambon sebagai lokasi kunjungan kerja.

“Walaupun dari jumlah penduduk kita agar berbeda dimana jumlah penduduk kota ambon lebih banyak, tapi kita memiliki kesamaan letak geografis,” terangnya.  

Ditempat yang sama, Walikota Ambon Richard Louhenapessy memberikan apresiasi kepada DPRD parepare yang telah memilih Ambon sebagai kota tujuan menyelesaikan ranperda air tanah. 

“Ini akan berimplikasi positif terhadap kondisi keamanan di ambon,” katanya. Dia mengatakan, Kota Parepare sudah sangat terkenal di kota. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga Parepare yang tinggal di kota ini sejak dulu. Terkait pengelolaan sumber air tanah Walikota menjelaskan, sumber-sember air di kota ambon dikelola oleh PT DSA dan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). 

“Suplai air bersih untuk Kota Ambon dikelola oleh PDAM dan PT DSA,” jelas Walikota. Sementara ketersediaan sumber air baku yang disuplai ke masyarakat terdapat pada 14 lokasi antara lain di Dusun kusu-kusu, Kecamatan Nusaniwe, Air Besar dan Wainiuw di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau dan sumber air di Negeri Halong Kecamatan Baguala. 

Dia menjelaskan, pengelolaan air tanah di Kota Ambon diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2006, Perda nomor 8 tahun 2012 dan Perda 24 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah serta Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2004 tentang pengelolaan air sebagai dasar pengambilan pajak dan pemanfataan air tanah. Dimana ada beberapa objek pajak yang terdapat dalam perda nomor 8 tahun 2012 yakni kelompok non niaga dan kelompok niaga dalam bentuk usaha kecil. 

“Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pe ngairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan,” jelas Walikota.***(Aythur)