KatongNews, Jakarta - Peningkatan transaksi keuangan dalam mengelola keuangan daerah, maka pengawasan terhadap pengeloaan keuangan sangat penting dilakukan. Kedepannya transaksi keuangan daerah Provinsi Maluku akan diawasi secara online. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan mengakses seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi hingga pemerintah Kabupaten/kota di Maluku.
Pengawasan atas transasi keuangan tersebut setelah melalui kesepakatan antara Pemprov Maluku dan BPK yang ditandatangani secara langsung Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf yang didampingi Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di Auditorium BPK Jakarta Rabu (16/4).
Penandatanganan yang dihadiri langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo tersebut, dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan Negara yang dipergunakan untuk kepentingan daerah.
Selain mengahadirkan pemerintah Kabupaten/ Kota se-Maluku, hadir pula Plt. Direktur Utama PT. Bank Maluku Idris Rolobesy. Kehadiran pimpinan Bank Maluku tersebut tentunya dengan alas an, yakni seluruh transaksi keuangan daerah akan dilakukan di Bank Maluku, untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.
Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan, kesepakatan antara pemerintah daerah Maluku dengan BPK tersebut sangat penting, guna untuk menciptakan e-audit financial tracking yang nantinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Maluku sendiri maupun Kabupaten/ Kota.
Dengan demikian penyimpangan terhadap penggunaan anggara Negara dapat dicegah serta dapat dengan mudah memproses hasil pemeriksaan BPK. “Kerjasama ini merupakan langkah dalam rangka usaha pencegahan dan mempersempit serta menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat menyimpang, selain itu untuk mendorong transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” jelas Ketua BPK.
Selain itu, lanjut Poernomo, transaksi online melalui Bank Maluku ini juga nantinya dapat mendorong perkembangan cash management system yang dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya Poernomo.***(net/ith)
Penandatanganan yang dihadiri langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo tersebut, dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan Negara yang dipergunakan untuk kepentingan daerah.
Selain mengahadirkan pemerintah Kabupaten/ Kota se-Maluku, hadir pula Plt. Direktur Utama PT. Bank Maluku Idris Rolobesy. Kehadiran pimpinan Bank Maluku tersebut tentunya dengan alas an, yakni seluruh transaksi keuangan daerah akan dilakukan di Bank Maluku, untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.
Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan, kesepakatan antara pemerintah daerah Maluku dengan BPK tersebut sangat penting, guna untuk menciptakan e-audit financial tracking yang nantinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Maluku sendiri maupun Kabupaten/ Kota.
Dengan demikian penyimpangan terhadap penggunaan anggara Negara dapat dicegah serta dapat dengan mudah memproses hasil pemeriksaan BPK. “Kerjasama ini merupakan langkah dalam rangka usaha pencegahan dan mempersempit serta menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat menyimpang, selain itu untuk mendorong transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” jelas Ketua BPK.
Selain itu, lanjut Poernomo, transaksi online melalui Bank Maluku ini juga nantinya dapat mendorong perkembangan cash management system yang dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya Poernomo.***(net/ith)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar