KatongNews AMBON-Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Asis Hentihu mengakui langkah Pemerintah Kabupaten Buru begitu cepat mengatasi korban bencana alam yang terjadi di Buru. Bencana tanah terbelah yang terjadi beberapa waktu lalu itu sudah ditangani oleh Pemkab Buru meski sedikit kewalahan.
Langkah tersebut sangat diapresiasi oleh seluruh DPRD Kabupaten Buru. Langkah yang diambil oleh Pemkab Buru itu sangat tepat dan harus mendapat suport dari pihak terkait. "Saya sangat memberikan apresiasi kepada pemkab setempat lantaran sangat tanggap mengatasi masalah rekahan tanah di kabupaten tersebut,"ujarnya.
Dia mengatakan, langkah cepat yang diambil diantaranya telah melakukan upaya penampungan terhadap para warga yang mengungsi, disisi lain telah menginjeksi bantuan pangan dan lainnya kepada warga di lokasi pengungsian.
Sementara itu, soal kekurangan anggaran pihaknya hingga sekarang ini belum mendengar masalah itu, namun jika ada, pihaknya selaku legislator akan merespon cepat.
"Kami belum dengar bahwa BPBD Buru kekurangan anggaran, namun jika ada kita akan tanggap secepat mungkin demi kepentingan masyarakat bersama,"tuturnya.
Sebelumnya, Warga Dusun Waeruba, Desa Bara Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru saat ini hidup dalam posisi ketakutan. Pasalnya, terdapat pergerakan tanah di kawasan itu menyebabkan wilayah sekitar situ terbelah.
Akibatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku menginstruksikan warga setempat untuk menghentikan aktivitas di kawasan tersebut.
Tanah terbelah atau dalam ilmu geologi disebut rekahan tanah terjadi di Dusun Waeruba itu pada awal Juni 2015.
Kepala BPBD Maluku, Farida Salampessy kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa pekan kemarin mengaku, pihaknya sudah mengkoordinasikan temuan rekahan tanah tersebut dengan pihak terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).
“Koordinasi sudah kita lakukan dan Dinas ESDM menyarankan kepada kita untuk nantinya mereka menindaklanjuti temuan tersebut melalui Bidang Geologi. Mereka juga meminta agar warga di seputaran tanah terbelah itu untuk tidak melakukan aktivitas seperti bertani dan lain sebagainya,” jelas Salampessy. Menurutnya, penghentian aktivitas pertanian untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Hal ini karena kondisi tanah di Dusun Waeruba tersebut keberadaannnya mengancam keselamatan warga.
“Sementara ini para warga dilarang untuk melakukan aktivitas pertanian, karena bisa mempengaruhi keadaan rekahan tanah tersebut,” ujarnya. Tanah terbelah diketahui berdasarkan temuan BPBD Kabupaten Buru belum lama ini, dimana hasilnya masyarakat diminta untuk mengungsi karena menghindari terjadinya korban jiwa. Untuk sementara, BPBD Kabupaten Buru sudah menyurati Gubernur Maluku untuk nantinya melaporkan peristiwa itu ke pempus.
“BPBD kabupaten sudah menyurati gubernur untuk peristiwa di Dusun Waeruba itu dilaporkan ke pempus. Kita akan tunggu jawaban dari pempus nanti tindaklanjutinya seperti apa. Apakah akan ada penelitian ataukah diberikan bantuan,” ujar Salampessy.
Ia berharap, masyarakat di Dusun Waeruba tetap siaga dan mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi. Terutama patuhi segala peraturan untuk tidak beraktivitas di sekitar tanah terbelah tersebut. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar