KatongNews AMBON-Gubernur Maluku Said Assgaf mengatakan, jika saat ini Provinsi Maluku mengalami peningkatan angka pengangguran paska Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan RI mencabut ijin operasi beberapa perusahan ikan, serta melarang kepal ikan milik Negara asing beroperasi di Indonesia.
Peningkatan angka pengangguran ini, kata Assagaf, berpengaruh besar pada angka ekonomi di Maluku. Menurut dia, saat melakukan diskusi dengan pihak Bank BI, mereka juga merasakan danpak tersebut, bahkan Perbankan sendiri sangat terasa hal itu.
“Hal ini tidak bisa ditutupi, jika memang benar saat ini pengangguran di Maluku meningkat saat Pemerintah memutuskan ijin terhadap beberapa perusahan ikan yang di Maluku, serta melakukan pelarang terhadap beberapa kapal ikan, membuat tenaga kerja harus turun,” katanya pada wartawan.
Beberapa perusahan dan kapl ikan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga kerjanya, dan hal itu membuat pengangguran dimana-mana. Olehnya itu, masalah ini harus perhatikan agar para pekerja tidak berlama-lama menganggur.
“PHK terjadi di beberapa perusahan ikan di Maluku, serta tenaga kerja di kapal-kapal ikan yang dilarang beroperasi haru menganggur. Dengan adanya masalah ini, ekonomi di Maluku sedikit terpuruk, serta angka pengangguran mulai meningkat,” jelasnya.
Gubernur meminta, agar tenaga kerja lainnya harus melihat masalah ini. Pekerja yang di PHK itu harus diberikan job-job kepada mereka. Pemerintah daerah juga sudah berusaha mengantisipasi masalah ini, namun hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
“Saya tau keinginan pemerintah pusat itu untuk apa, namun penertiban dilakukan oleh pemerintah itu tujuannya agar kedepan perikanan kita lebih bagus lagi. Karena keputusan pemerintah pusat begitu, maka selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka kita turuti saja, agar lebih bagus juga,” pinta orang nomor satu di Pemerintahan Maluku itu. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar